- Narasi positif tentang pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu dinilai menutupi kondisi fiskal Sumenep yang masih bergantung pada transfer pusat.
- APBD Sumenep 2026 disebut stagnan, dengan PAD dan kemandirian fiskal yang tidak menunjukkan peningkatan berarti.
- Infrastruktur dan pariwisata Sumenep dianggap tidak berkembang, sehingga efektivitas kebijakan pengangkatan honorer dipertanyakan.
InfoRed.eu.org - Pemberitaan mengenai pengangkatan ribuan honorer di Sumenep menjadi PPPK paruh waktu memicu sorotan publik.
Berbagai narasi yang ditulis dan diedarkan dinilai terlalu berlebihan karena seolah-olah kebijakan menyelamatkan banyak tenaga honorer telah berbanding lurus dengan kemampuan fiskal daerah.
Jumlah penduduk Sumenep Tahun 2024 mencapai 1.143.002 jiwa, tahun 2025 pasti bertambah, dan mereka semua menuntut pelayanan publik yang luas dan efisien.
Namun kebijakan pengangkatan honorer dinilai tidak sejalan dengan ruang fiskal daerah yang terbatas.
Pengamat menyoroti bahwa DPRD dan pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kemampuan APBD secara realistis sebelum memperluas beban belanja pegawai.
APBD Sumenep Tahun 2026 dinilai tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak menunjukkan perubahan berarti, sehingga ruang untuk membiayai kebijakan baru menjadi semakin sempit.
Ketergantungan fiskal Sumenep pada transfer dana pusat masih dikisaran 86 persen, menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum tercapai.
Di sektor infrastruktur, kondisi juga dianggap stagnan. Pembangunan fisik dinilai tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Pengamat menyoroti bahwa DPRD dan pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kemampuan APBD secara realistis sebelum memperluas beban belanja pegawai.
APBD Sumenep Tahun 2026 dinilai tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak menunjukkan perubahan berarti, sehingga ruang untuk membiayai kebijakan baru menjadi semakin sempit.
Ketergantungan fiskal Sumenep pada transfer dana pusat masih dikisaran 86 persen, menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum tercapai.
Di sektor infrastruktur, kondisi juga dianggap stagnan. Pembangunan fisik dinilai tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Simbol kota seperti tugu keris semakin banyak, namun penguatan fasilitas publik, jaringan jalan, dan pengembangan area strategis belum tampak meningkat.
Narasi pembangunan yang muncul lebih banyak mengangkat event dan festival, bukan peningkatan kualitas layanan dasar.
Pariwisata Sumenep pun menghadapi sejumlah kritik. Pengembangan destinasi dinilai minim dan tidak ada lokasi wisata yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketergantungan pada promosi event dianggap tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum mampu menjadi penopang ekonomi daerah.
Di tengah tantangan tersebut, kebijakan pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu dianggap tidak memberikan solusi jangka panjang. Penambahan tenaga tanpa peningkatan inovasi pelayanan publik dikhawatirkan hanya memperbesar beban anggaran.
Kritik juga diarahkan pada pemberitaan yang terlalu menonjolkan sisi positif, tanpa membahas kondisi fiskal yang belum stabil.
Pihak yang mengkritisi pemberitaan meminta agar informasi publik disampaikan secara lebih proporsional.
Mereka menilai bahwa masyarakat perlu mengetahui kondisi riil APBD Sumenep 2026 yang masih menghadapi keterbatasan.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, bukan sekadar pencitraan.
(*)
Tag Keyword SEO:
pengangkatan honorer Sumenep, PPPK paruh waktu Sumenep, APBD Sumenep 2026, fiskal Sumenep, honorer PPPK, PAD Sumenep, kemandirian fiskal Sumenep, IKF Sumenep, belanja pegawai Sumenep, anggaran Sumenep, infrastruktur Sumenep, pariwisata Sumenep, ekonomi Sumenep, berita Sumenep
Pariwisata Sumenep pun menghadapi sejumlah kritik. Pengembangan destinasi dinilai minim dan tidak ada lokasi wisata yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketergantungan pada promosi event dianggap tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum mampu menjadi penopang ekonomi daerah.
Di tengah tantangan tersebut, kebijakan pengangkatan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu dianggap tidak memberikan solusi jangka panjang. Penambahan tenaga tanpa peningkatan inovasi pelayanan publik dikhawatirkan hanya memperbesar beban anggaran.
Kritik juga diarahkan pada pemberitaan yang terlalu menonjolkan sisi positif, tanpa membahas kondisi fiskal yang belum stabil.
Pihak yang mengkritisi pemberitaan meminta agar informasi publik disampaikan secara lebih proporsional.
Mereka menilai bahwa masyarakat perlu mengetahui kondisi riil APBD Sumenep 2026 yang masih menghadapi keterbatasan.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, bukan sekadar pencitraan.
(*)
Tag Keyword SEO:
pengangkatan honorer Sumenep, PPPK paruh waktu Sumenep, APBD Sumenep 2026, fiskal Sumenep, honorer PPPK, PAD Sumenep, kemandirian fiskal Sumenep, IKF Sumenep, belanja pegawai Sumenep, anggaran Sumenep, infrastruktur Sumenep, pariwisata Sumenep, ekonomi Sumenep, berita Sumenep