INFORED.EU.ORG - Krisis lapangan pekerjaan di Sumenep, dan pengangguran tembus hingga angka 930 ribu orang pada tahun 2024.
Tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus meningkat selama lima tahun terakhir dan kini menjadi yang tertinggi di wilayah tersebut. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep, jumlah warga yang belum memiliki pekerjaan pada tahun 2024 mencapai 930.978 orang, tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.
Kenaikan ini terjadi secara konsisten setiap tahun. Tahun 2020 tercatat 888.356 orang menganggur, naik menjadi 893.235 orang pada 2021, lalu 897.722 orang pada 2022. Setahun kemudian, 2023, jumlahnya naik menjadi 926.623 orang, hingga akhirnya menembus 930.978 orang pada 2024.
Sebagian besar penganggur berasal dari usia produktif, 17 hingga 65 tahun ke atas, dengan latar pendidikan beragam — mulai dari lulusan SD hingga sarjana. Data tersebut diambil dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep.
“BPS, Pak. Jadi kita ngambilnya dari BPS. Itu terlalu luas, melalui mekanisme survei. Kalau survei itu kan tidak bisa nama by name by address karena itu sampel,” kata Kepala Disnaker Sumenep, Heru Santoso, kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2025).
Lapangan Kerja Menyusut, Lulusan Baru Bertambah
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, menilai peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lulusan baru dan ketersediaan lapangan kerja.
“Jumlah lulusan setiap tahun semakin banyak, sementara lapangan kerja justru makin sedikit,” ujar Syahwan, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga berperan besar. Banyak perusahaan di Sumenep yang tutup atau melakukan efisiensi, sehingga serapan tenaga kerja menurun drastis.
“Kalau lihat kondisi sekarang, ada perusahaan-perusahaan yang pailit,” tambahnya.
Dorongan untuk Berwirausaha
Syahwan mengimbau agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya bergantung pada peluang kerja formal. Ia mendorong warga agar mulai menciptakan peluang sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Mungkin bisa memulai merintis usaha, seperti manfaatkan platform digital, seperti afiliasi atau jualan online. Itu bisa jadi jalan,” ujarnya.
Menurut Syahwan, kondisi Sumenep yang didominasi wilayah kepulauan juga membuat ketergantungan terhadap proyek pemerintah cukup tinggi.
Kenaikan ini terjadi secara konsisten setiap tahun. Tahun 2020 tercatat 888.356 orang menganggur, naik menjadi 893.235 orang pada 2021, lalu 897.722 orang pada 2022. Setahun kemudian, 2023, jumlahnya naik menjadi 926.623 orang, hingga akhirnya menembus 930.978 orang pada 2024.
Sebagian besar penganggur berasal dari usia produktif, 17 hingga 65 tahun ke atas, dengan latar pendidikan beragam — mulai dari lulusan SD hingga sarjana. Data tersebut diambil dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep.
“BPS, Pak. Jadi kita ngambilnya dari BPS. Itu terlalu luas, melalui mekanisme survei. Kalau survei itu kan tidak bisa nama by name by address karena itu sampel,” kata Kepala Disnaker Sumenep, Heru Santoso, kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2025).
Lapangan Kerja Menyusut, Lulusan Baru Bertambah
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumenep, Syahwan Efendi, menilai peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah lulusan baru dan ketersediaan lapangan kerja.
“Jumlah lulusan setiap tahun semakin banyak, sementara lapangan kerja justru makin sedikit,” ujar Syahwan, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga berperan besar. Banyak perusahaan di Sumenep yang tutup atau melakukan efisiensi, sehingga serapan tenaga kerja menurun drastis.
“Kalau lihat kondisi sekarang, ada perusahaan-perusahaan yang pailit,” tambahnya.
Dorongan untuk Berwirausaha
Syahwan mengimbau agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak hanya bergantung pada peluang kerja formal. Ia mendorong warga agar mulai menciptakan peluang sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Mungkin bisa memulai merintis usaha, seperti manfaatkan platform digital, seperti afiliasi atau jualan online. Itu bisa jadi jalan,” ujarnya.
Menurut Syahwan, kondisi Sumenep yang didominasi wilayah kepulauan juga membuat ketergantungan terhadap proyek pemerintah cukup tinggi.
“Kalau kegiatan infrastruktur berkurang, serapan tenaga kerja juga otomatis menurun,” jelasnya.
Upaya Pemerintah Menekan Pengangguran
Meski tantangan besar di depan mata, Pemkab Sumenep terus berupaya menekan angka pengangguran terbuka (TPT) melalui berbagai program. Disnaker rutin mengadakan job fair, pelatihan keterampilan kerja, hingga kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, Bupati Sumenep juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM dan usaha lokal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja baru di tingkat desa.
“Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal agar lebih banyak warga bisa bekerja,” tutur Syahwan.
Kenaikan pengangguran di Sumenep kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan jumlah pengangguran hampir menembus satu juta jiwa, kebijakan strategis berbasis data diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi ketimpangan lapangan kerja antara daratan dan kepulauan.
Upaya Pemerintah Menekan Pengangguran
Meski tantangan besar di depan mata, Pemkab Sumenep terus berupaya menekan angka pengangguran terbuka (TPT) melalui berbagai program. Disnaker rutin mengadakan job fair, pelatihan keterampilan kerja, hingga kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperluas jaringan penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, Bupati Sumenep juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM dan usaha lokal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja baru di tingkat desa.
“Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal agar lebih banyak warga bisa bekerja,” tutur Syahwan.
Kenaikan pengangguran di Sumenep kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan jumlah pengangguran hampir menembus satu juta jiwa, kebijakan strategis berbasis data diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi ketimpangan lapangan kerja antara daratan dan kepulauan.
(*)